Proaktif adalah solusi Krisis BBM kabupaten Jember Jatim.

Krisis BBM di kabupaten Jember sudah menjadi berita nasional, bahkan krisis ini telah berlangsung hampir satu minggu belum terjadi perubahan, antrian motor dan mobil masih panjang selama 24 jam dan krisis ini melanda kabupaten sekitar juga yaitu Bondowoso dan Lumajang. Secara teknis pemerintah sudah berusaha keras mengatasi ini, tapi beberapa hal dibawah ini bisa dijadikan masukan agar tidak terjadi kembali dimasa akan datang.

1. Penutupan jalur kumitir yang menghubungkan Jember dan Banyuwangi tidak direncanakan dengan baik jauh sebelumnya. Tidak dikaji dengan baik dampaknya. Walaupun kabupaten Jember dan DPRD  sudah menyarankan pemerintah pusat untuk tidak menutup, tetapi tidak ada antisipasi dampak soal kemacetan ini. Kesannya ini dadakan. Solusi dicari setelah terjadi, itu gaya managemen kuno. Harusnya bekerja hari ini untuk mencari solusi hal yang akan terjadi besok.

Kemampuan pemerintah daerah diuji saat ini, seberapa mampu mengatasi ini, perkiraan yang disampaikan akan pulih segera dalam 2 hari tidak terjadi. Alasannya pasti ada , misalnya kendala mobil bbm, kalau pemerintah mau sebenarnya bisa mengerahkan dari semua arah dengan jumlah lebih banyak. Hal itu bisa dilakukan kalau pertamina mengarah kepada betul betul menjadi pelayan rakyat.

2. Soal niat serius pemerintah untuk menjadi pelayan rakyat dan memang untuk memperjuangkan rakyat, tidak ada alasan sampai ini terjadi. Semua ini soal kemampuan dan orientasi pemimpin. Karena akhirnya yang kena dampak adalah masyarakat luas dan masyarakat kecil terutama. Negara punya uang, rakyat bayar pajak dan retribusi, kalau tidak bisa mengelolah itu berarti tidak cakap memimpin.

3. Budaya malu menjadi pemimpin yang gagal dan tidak mampu belum ada di Indonesia, mungkin karena biaya menjadi pemimpin tidak sedikit, mencari hasil kembali modal masih ada di otak semua pemimpin. 

4. Koordinasi tidak efektif dan tidak efisien sangat kelihatan, pemimpin terlambat turun. Faktanya masyarakat menderita dan ekonomi terganggu, mereka banyak dirugikan baik fisik maupun mental, kemudian apa kompensasinya. Apalagi pendidikan kena dampak, harus belajar daring, apa ini tidak menghambat hak rakyat untuk mendapat pendidikan yang baik walaupun daring hanya beberapa hari ? Semua itu mau diganti pakai apa ? mundurnya pemimpin ? 

Harusnya kebutuhan pokok rakyat seperti bbm,beras,minyak dsb harus betul betul dikawal  dengan sebaik baiknya dan turunkan kekuatan untuk mengatur agar lebih disiplin.

5. Akhirnya rakyat disuruh bersabar karena semua itu diluar perkiraan dan diluar tanggang jawab pemda. Semua kehendak tuhan, tapi sepengetahuan saya kehendak tuhan itu ada yang bertujuan memuliakan manusia dan ada yang untuk menhinakan manusia. Bagaimana kalau hal ini untuk menghinakan dan untuk memperlihatkan ketidakmampuan ? siapa yang berdosa dan yang harus menaggung sakitnya rakyat yang tidak paham ? 

Harusnya MK kemarin tidak memutuskan pelaksanaan pilpres dan pilkada secara langsung. Biar disiapkan pemimpin yang betul betul mumpuni dan ditunjuk saja agar bagus hasilnya. Demokrasi kadang tidak bisa melahirkan pemimpin yang baik karena semua berbiaya dan dipengaruhi oleh uang. Tidak usah rakyat yang memilih langsung karena mereka tidak pandai memilih.

Semoga krisis ini cepat berlalu, tetap bersyukur dengan apapun yang kita hadapi dan tetap bertahan walaupun untuk sekedar bisa makan hari ini. Sungguh Alloh maha adil dan semua ini atas ijinnya.

Lokasi:

Berbagi :